SEJARAH UNIVERSITAS

Pertengahan tahun 1983 beberapa orang pemerhati pendidikan antara lain Bapak Drs. A.P. Youw, dan Bapak Drs. L. B. Samosir, berbincang – bincang dengan Bapak Drs. S. Wanma waktu itu menjabat Bupati Kabupaten Paniai mengenai kemungkinan pembangunan perguruan tinggi di Nabire khususnya yang berlandaskan iman kristiani. Sdr. Simon Noro (staf bagian Perekda dan aktivis GKI Nabire) menghubungi Ketua Klasis GKI Nabire untuk menjajaki kemungkinan – kemungkinan, yang ditindaklanjuti dengan membuat surat kepada Pengurus Yayasan Ottow Gesler Jayapura memohon bantuan untuk dapat membangun perguruan tinggi di Nabire. Karena mengalami kesulitan dalam pemenuhan sejumlah persyaratan usaha ini tidak berlanjut.

Ketika Drs A. Soenarto (Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Irian Jaya) melakukan kunjungan kerja ke Nabire, beliau memanggil beberapa orang mantan staf pada saat menjabat Bupati Kabupaten Dati. II Paniai antara lain Drs. L. B. Samosir, Soetamsu, SH dan beberapa orang tokoh Kristen yang mempunyai minat di bidang pendidikan antara lain M. Panggabean, Drs. Atmotjahijono. Beliau berpesan agar para cendikiawan Kristen dan katolik yang ada di Nabire memperhatikan masalah pendidikan tinggi Kristen di Nabire. Pertemuan sejumlah cendikiawan Kristen dan katolik dilakukan di kediaman Bapak Sutamsu SH yang dihadiri antara lain Sutamsu SH, Drs. L.B. Samosir, Drs. M. Panggabean, Drs. Atmotjahijono, Darius Iliyas SH, Drs. Matheos Laleb, Drs. L.A. Titaheluw, Drs. F.X. Soeharno, G.S.Silitonga BA, W.D. Simanjuntak BA dan Drs. P.H. Awangkok. Pertemuan demi pertemuan dilakukan dan akhirnya sepakat untuk mendirikan perguruan tinggi di Nabire.

Dukungan dari pimpinan Gereja – Gereja Protestan dan Katolik se-kota Nabire sangat dibutuhkan. Pertemuan itu dilakukan di Gereja GKI yang lama di lokasi SMA YPK Tabernakel sekarang. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut dilakukan pendekatan dengan Pengurus Yayasan Ottow dan Geisler Jayapura. Atas bantuan dan dukungan pengurus Yayasan Ottouw dan Geisler Jayapura dibentuklah Pengurus Yayasan Ottouw dan Geisler Cabang Nabire yang diketuai oleh Drs. Joel Boray.

Pada bulan Juni 1986, pengurus kemudian menyampaikan proposal pendirian Sekolah Tinggi Administrasi ke Kopertis wilayah IX di Ujung Pandang. Proposal ini ditolak dengan alasan harus dari Pengurus Yayasan pusat, bukan cabang dan STIA sudah banyak di Irian Jaya.

Usaha membangun pendidikan tinggi di Nabire tidak padam, bahkan dipersiapkan membentuk Yayasan baru yang dimufakati bernama Yayasan Satya Wiyata Mandala, Bpk. Drs L.B. Samosir ke Biak menemui Bapak Ferdi Tania SH, Notaris di Biak. Dalam Akte Notaris Yayasan Satya Wiyata Mandala didirikan oleh 12 orang tokoh Kristen dan katolik di Nabire.

Yayasan ini memulai proses belajar mengajar dengan lembaga pendidikan setingkat akademik yaitu AAP (Akademik Administrasi Pembangunan) Satya Wiyata Mandala Nabire. Pada tanggal 2 Mei 1987, Bupati KDH Tk.II Paniai, Bapak Soekiyo meresmikan dimulainya penerimaan mahasiswa Akademi Administrasi Pembangunan Satya Wiyata Mandala Nabire dengan memakai lokasi Sekolah SMA YPK Tabernakel. AAP kemudian diresmikan pada tanggal 8 Juni 1987 dalam suatu kebaktian.

Selanjutnya dengan SK Koordinator Kopertis IX Nomor 587 tanggal 8 Agustus 1987 memberikan ijin operasional dengan status terdaftar berdasarkan SK MENDIKBUD nomor 061 / O/ 1990 tangga 23 Januari 1990.

Setelah berjalan selama beberapa tahun, AAP SWM Nabire, diusahakan peningkatan statusnya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), yang terwujud dengan SK MENDIKBUD RI nomor 141 / D/ O/ 1998 tanggal 22 Oktober 1998, dan untuk menjawab kebutuhan daerah akan tenaga-tenaga Pertanian dan Perikanan, maka atas kerja keras dari Tim Kecil yang terdiri dari Drs. L.B Samosir, Drs. P.I. Suripatty, Petrus Mangambe, SH, B. Todar, AMd, Lukas Manurung, SE, Ch. M. Lewerissa, S.Sos, Ir. J.S. Maniani, J.M. Ramandey, S.TP, Ir. Marlan Pinem, Ir. Estepanus L.S. Tumbal, Ir. Decky Weno, Ir. Yan Maruanaya dan Kawan – kawan serta didorongan Bapak J.J. Anakotta, SH Sekretaris Kopertis Wilayah XII, maka Yayasan menggodok proposal pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Setelah diajukan, akhirnya dengan dukungan Doa semua pihak maka terbitlah SK MENDIKBUD RI nomor 161/D/0/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) SWM di Nabire.

Bermula dari penolakan atas permohonan penambahan program studi pada STIA dan STIPER dan setelah mencermati perkembangan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan pemerintahan, maka secara bersama STIA dan STIPER berusaha meningkatkan status sekolah tinggi menjadi sebuah Universitas.

Melalui usaha panjang dari panitia Pendirian Universitas Drs. L.B. Samosir (Ketua), Drs. Ayub Kayame (Wakil Ketua), Drs. Petrus Izaach Suripatty (Sekretaris), Hugo M. Karubaba, SE (Bendahara), Drs. Matheos Laleb (Ketua STIA), J.M. Ramandey, S.TP (Ketua STIPER) dan Para Dosen / Staf (STIA / STIPER) Drs. S.F. Parera, Drs. Nelson Romsumbre, Hermanus J. Suripatty, ST, Drs. E.L Pesiwarissa, Johny Wear S, S.Sos, Christina M. Lewerissa, S.Sos, Didimus Mote, SH, Drs.Christian Laheba, Ir. Estepanus L.S. Tumbal, Ir. Parluhutan L, Ir. Decky Wenno, Lamba Toding, SE, Beatriks Manggo, Paulus Wattimena, Yosep Monim, SP, MM, Dominikus Selvius, Harry Nugroho, S.Pd dan Senat Mahasiswa Thomas Yawan dan Petrus Yeimo serta di fasilitasi Drs. Fransiscus Mote yang saat itu sedang tugas belajar dari pemerintah Kabupaten Nabire di Jakarta serta dilandasi dengan pergumulan dalam doa, akhirnya pada tanggal 6 September 2004 Menteri Pendidikan Nasional melalui DIRJEN Pendidikan Tinggi menandatangani SK dengan nomor 143/D/0/2004 tentang Pendidrian Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM). Dengan demikian USWIM secara resmi dapat beroperasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dibawah naungan Yayasan Satya Wiyata Mandala.

Izin operasional tersebut diserahkan oleh Mendiknas R.I. Bapak A. Malik Padjar melalui Dirjen Dikti Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro di Kampus USWIM – Kalibobo pada tanggal 18 Oktober 2004.

Dalam rangka pemantauan dan keberlanjutan status yayasan diseluruh Indonesia sesuai UU Yayasan, maka Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan seminar khusus bagi yayasan yang sudah tidak memiliki keapsahan sebagai yayasan, termasuk Yayasan Satya Wiyata Mandala. Seminar itu diselenggarakn pada tanggal 26 Oktober di Hotel “Oasis Amir” Jakarta dengan tema “Aspek Hukum, Pajak dan Restrukturisasi”. Dalam seminar tersebut dibicarakan, antara lain :

  1. UU RI No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
  2. UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
  3. PP RI No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang tentang Yayasan.

Dari hasil seminar itu disimpulkan bahwa semua Yayasan yang ada di Indonesia diharuskan segera melakukan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Sesuai dengan pemantauan Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai UU Yayasan, sampai pada tahun 2010 Yayasan Satya Wiyata Mandala adalah yayasan yang termasuk tidak melakukan penyesuaiannya dengan UU yayasan baru yaitu UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Berdasarkan Undang – Undang Yayasan dan hasil diskusi menyimpulkan bahwa Yayasan Satya Wiyata Mandala sudah tidak memiliki keabsahan menurut hukum untuk menaungi Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire, maka dipandang penting Universitas Satya Wiyata Mandala diselamatkan keberlanjutannya dibawah sebuah yayasan baru yang memiliki keabsahan sesuai peraturan perundang – undangan. Maka dalam diskusi ini melahirkan beberapa rekomendasi, antara lain :

  1. Segera membentuk yayasan baru untuk menyelamatkan  USWIM  karena :
  2. USWIM membutuhkan yayasan dalam rangka akreditasi, Ijasah, Data EPSBED, Restatus, SK pengangkatan Dosen dll.
  3. Mencari Dana atau donator di dalam negeri dan di luar negeri.
  4. Pembangunan fisik kampus adalah tanggung jawab yayasan.
  5. USWIM adalah PTS bukan PTN.
  6. Meninjau kembali surat pernyataan yang pernah dibuat antara PEMDA dan Yayasan Satya Wiyata Mandala yang isinya akan memberikan bantuan sebanyak 5 Miliar untuk pembangunan kampus. Dicek berapa yang sudah dibantu dan berapa yang belum.
  7. Upayakan batas lahan atau tanah kampus yang sah dan jelas bagi semua pihak termasuk sertifikat atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, maka urutan prioritas pertama adalah pembentukan yayasan baru. Kelompok diskusi ini membentuk tim 5 untuk merancang yayasan baru. Susunan Tim Lima adalah, sebagai berikut:

Ketua                    : Nicolas Wakey, S.Sos. M.Si

Sekretaris              : Drs. Nelson Ronsumbre, M.Si

Anggota                : Drs. P.I.Suripatty, M.Si

Anggota                : J.M. Ramandey, S.Tp. M.Si

Anggota                : Ancelmus Degei, S.Sos

 

Tugas Tim ini adalah:

  1. Peninjauan kembali keberadaan Yayasan Satya Wiyata Mandala Nabire. Ternyata Yayasan ini sudah gugur demi hukum sejak tahun 2006.
  2. Mencari solusi terbaik, yaitu membentuk yayasan baru.
  3. Mempersiapkan perangkat lunak seperti:
  4. Anggaran dasar (AD)
  5. Anggaran Rumah Tangga (ART)
  6. Lambang, kop surat dan stempel

Dari calon nama – nama Yayasan yang masuk itu dihimpun menjadi nama Yayasan terbaru yang bernama “Yayasan Pengembangan Sumber Daya Timur Nusantara yang disingkat YABANGSUDAMURA”.

Yayasan ini diajukan ke Notaris, ibu Agustina, SH di Nabire dan nama tersebut diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta untuk mendapat persetujuan. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan Persetujuan Pemakaian Nama dengan nomor AHU.2-AH.01.01-6662, tertanggal 28 April 2011. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2011 ditetapkan keberadaan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Timur Nusantara melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-4888.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan.

Badan Pengurus Pertama Yabangsudamura terdiri dari Nicolas Wakey, S.Sos, M.Si (Ketua), Drs. Petrus Izaach Suripatty, M.Si (Sekertaris), Drs. Nelson Ronsumbre, M.Si (Bendahara) dan Petrus Tekege, SH (Wakil Sekertaris).

Pengembangan USWIM tidak lepas dari visi yakni kearifan lokal.  yang dilandaskan pada budaya yang memiliki nilai-nilai lokal yang perlu diangkat secara ilmiah dan dilestarikan. Mengingat budaya dan adat istiadat Papua sangat banyak kurang dan Papua memiliki suku-suku sebanyak 366 suku. Nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat ini yang dapat diangkat dan dijadikan temuan-temuan yang dapat menjadi bahan masukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.